Oleh: PKB Demak | 12 November 2007

Konflik Kiai Berorientasi Politik

NIAT kiai bermain-main di wilayah politik tidak pernah padam. Besarnya jumlah umat yang diasumsikan berhaluan Nahdlatul Ulama (NU) membuat libido politik kiai tetap tinggi. Fakta bahwa partai yang memiliki sejarah kekerabatan (filogeni) politik dengan NU, yang tidak pernah meraih suara yang setara dengan jumlah umat yang diasumsikan berhaluan NU, tidak mengurungkan niat mereka mendirikan parpol baru.

Selasa, 21 November 2006 sejumlah kiai sepuh yang umumnya berdomisili di Jawa Timur dan Jawa Tengah mendeklarasikan berdirinya Partai Kebangkitan Nasional Ulama (PKNU). Partai bentukan kiai ini dinakhodai Choerul Anam (Ketua Dewan Tanfidz), Kiai Abdurrahman Chudlori (Ketua Dewan Syuro), dan Kiai Abdullah Faqih (Ketua Dewan Mu’tasyar). PKNU didukung sejumlah kiai yang semula membelot ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) versi Muktamar Surabaya.

Kelahiran PKNU mematahkan manuver Syaifullah Yusuf mengalihkan dukungan kiai kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyusul kekalahan PKB pimpinannya di Mahkamah Agung. Kelahiran PKNU pun menambah panjang daftar parpol yang lahir di lingkungan NU, meski nasibnya belum tentu seterang bintang sembilan.

Aritmatika politik

Tidak semua kiai doyan bermain-main di wilayah politik kekuasaan. Sebagian dari mereka tetap tawadhu, berkhidmat pada ilmu dan kukuh menjaga maqam sebagai ulama pewaris para nabi.

Sebagian lainnya, mencoba berijtihad dan melebarkan sayapnya ke wilayah politik. Penampilan kiai berorientasi politik (political-oriented kiai) di panggung kekuasaan tidak jauh berbeda dengan politisi lain. Tentu saja mereka lebih fasih melafalkan ayat dan piawai dalam memanipulasi simbol agama dan budaya demi mengatrol dukungan umat.

Selain pertanda masih besarnya libido politik kiai, kemunculan PKNU dapat dibaca dalam formula aritmatika politik berikut. Kesatu, mendirikan parpol di lingkungan NU relatif lebih mudah dibanding komunitas mana pun. Asumsi nahdliyin yang besar dan pengurus cabang dan ranting NU yang tersebar di berbagai pelosok memudahkan pendirian cabang parpol di daerah-daerah. Sayangnya potensi ini tidak disertai kemampuan mengelola partai. Potensi nahdliyin tak kunjung menjadi keunggulan kompetitif partai bentukan warga NU.

Sepanjang sejarah kepartaian, Partai NU (atau yang dilahirkan di lingkungan NU), tidak pernah meraih suara yang setara dengan jumlah warga yang diasumsikan berhaluan NU. Meski kemunculan parpol atau kandidat NU di wilayah politik senantiasa disambut kalangan struktural NU di daerah, mereka kerap gagal mendulang suara dalam jumlah yang signifikan.

Pada Pemilu 1955, Partai NU hanya meraih 18,4%. Jumlah yang hampir sama (18,7%) diraih partai yang didukung kubu Islam tradisionalis ini. Keputusan NU berfusi dengan Masyumi, Perti, dan PSII tidak mampu mendongkrak PPP. Partai berlambang Kabah (kemudian berlambang Bintang) ini harus puas di urutan kedua. Kebangkitan Islam politik pada Pemilu 1999 tidak juga membuat bintang partai NU kian terang.

Partai Kebangkitan Umat pimpinan Kiai Yusuf Hasyim hanya meraih 0,23%. Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Gus Dur mampu meraih 12,60%. Sedangkan Partai Nahdlatul Ummat pimpinan Kiai Syukron Makmun meraih 0,64% dan Partai Sunni pimpinan Abu Hasan (rival Gus Dur dalam Muktamar Cipasung) hanya merdapat 0,17%.

Pemilu 2004 tidak mengubah peta perolehan suara partai-partai yang memiliki filogeni politik dengan NU. Dalam pemilu yang diikuti 24 parpol tersebut PNUI hanya meraih 0,79% suara, sedangkan perolehan suara PKB melorot menjadi 10,57%.

Rendahnya dukungan terhadap parpol yang memiliki filogeni politik dengan NU mengisyaratkan bahwa jam’iy­yah tidak identik dengan jama’ah. Dukungan kelembagaan NU tidak identik dengan dukungan umat NU. Tegasnya, niat untuk mendulang suara warga NU tidak cukup hanya dengan menggaet kiai yang berorientasi politik atau menggandeng lembaga-lembaga yang bernaung di bawah bendera NU.

Selain itu, fakta ini pun menegaskan bahwa dukungan warga NU yang telanjur tersebar ke banyak partai tidak mudah dihimpun kembali. Kemunculan partai-partai yang memiliki sejarah kekerabatan dengan NU belum menarik simpati nahdliyin.

Kedua, kemunculan PKNU mirip dengan PKD (Partai Kejayaan Demokrasi). Keduanya lahir akibat konflik berkepanjangan yang melanda PKB dan harus diselesaikan di pengadilan. Hanya, PKD yang dinakhodai kubu Matori Abdul Djalil gagal mengikuti Pemilu 2004 karena tidak lolos diverifikasi.

Jumlah kiai yang menghuni gerbong PKNU lebih banyak. Di pihak lain, Matori nyaris menjadi satu-satunya kekuatan yang menghela PKD.

Kelahiran kedua parpol tersebut menyiratkan bahwa manajemen konflik PKB bersifat zero-sum game. Pintu islah tertutup rapat. Paradigma kalah-menang tidak terelakkan. Bila pihak yang satu melenggang ke istana, pihak lain harus dilempar ke “astana”.

Padahal, konflik yang muncul hanya buah dari alokasi kekuasaan antarelemen parpol yang tidak mulus. Bukan karena friksi ideologis.

Lebih dari itu, NU sarat dengan jargon kultural yang mengarah pada konsensus. Selain menganjurkan islah (rujuk) dan tabayun (konfirmasi), tradisi politik NU bercorak moderat (tawassuth) dan lebih memilih jalan tengah (tawaazun). Fakta ini mengisyaratkan, meski kelahiran PKB dibidani NU, internalisasi nilai-nilai NU ke dalam praksis politik PKB tidak sempurna. Sikap moderat dan menjaga keseimbangan lebih tampak sebagai respons atas masalah kebangsaan, namun belum mewujud ke dalam manajemen konflik internal.

Ketiga, kemunculan PKNU sejatinya adalah kritik terhadap PKB yang terlalu maju mengusung pluralitas politik. Eksponen PKB dinilai gagal menerjemahkan keterbukaan yang digagas NU, yang bercorak “terbuka tapi tertutup”.

Dalam sejarahnya politik NU selalu terbuka dalam menanggapi masalah-masalah muamalah dan interaksi sosial, sejauh tidak merusak sistem nilai yang dianut NU. Namun NU tertutup dalam masalah akidah dan syariah. Sikap PKB terhadap persoalan Ahmadiyah, dan sikap Gus Dur yang terang-terangan menolak RUU APP, menggenapkan kekecewaan para kiai berorientasi politik terhadap komposisi pengurus PKB pasca-Muktamar Semarang.

Divestasi politik

Kelahiran PKNU berbanding terbalik dengan wacana penyederhanaan partai yang sempat dilontarkan Ketua Umum Partai Golkar Yusuf Kalla di depan peserta Kursus Lemhanas beberapa hari sebelumnya. Kelahiran PKNU pun tidak terbendung oleh manuver Syaifullah Yusuf yang mengajak para kiai kembali ke rumah lama. Dengan kembali ke rumah lama, pembiakan jumlah parpol dapat dicegah. Sayangnya kiai bergeming, dan menolak “berloncat pagar”.

Dari sisi regulasi, pesyaratan mendirikan parpol amat mudah. Cukup mengumpulkan lima puluh orang, merancang nama, logo dan bendera partai lalu mencari notaris. Berdirilah partai baru. Sedemikian mudahnya, hampir setiap konflik internal selalu dibuntuti ancaman memisahkan diri, bahkan mendirikan partai baru.

Selain dipicu mudahnya mendirikan parpol, kemunculan PKNU mengisyaratkan bahwa modernisasi politik yang berlangsung selama ini tidak mampu mengikis orientasi primordial. Neofeodalisme muncul menyertai alokasi kekuasaan yang melekat pada figur yang menjadi ikon partai. Kaderisasi pun kadang berjalan di atas garis keturunan atau etnik tertentu.

Kecenderungan ini terjadi karena modernisasi politik hanya berlangsung sebatas pembaruan struktur kepartaian. Ia tidak menyentuh nilai-nilai dasar yang melandasi pendirian parpol. Kecenderungan ini bertali-temali dengan pragmatisme.

Manuver politisi dalam menggalang koalisi mengaburkan peta ideologi nasionalis, sekuler, Islam seperti juga membiasnya kultur santri, abangan, dan priyayi. Manipulasi simbol agama dan budaya masih menjadi unsur primer komunikasi antara pimpinan dan pengikut.

Penguatan posisi masyarakat dan efikasi pemilu sebagai pemberi sanksi atas tindakan politisi yang salah merupakan investasi politik jangka panjang. Sayangnya pendidikan politik yang sejatinya melekat dalam gerak partai belum memadai sehingga penguatan peran politik masyarakat masih terkesan absurd.

Lebih dari itu, kebiasaan elite partai membawa masalah internal ke dalam ruang pengadilan mengikis legitimasi parpol dari dalam. Semestinya perbedaan kepentingan, bahkan pertarungan dalam merebut kursi pimpinan partai diselesaikan dalam forum muktamar. Menarik persoalan internal partai ke wilayah publik selain dapat mengundang campur tangan kekuatan lain di luar elemen partai juga memperburuk citra partai di mata publik.

Dilihat dari perspektif ini, ijtihad kiai yang berorientasi politik melahirkan PKNU sebagai solusi atas konflik yang melibatkan mereka merupakan langkah generik yang bisa diambil politisi mana pun. Saya khawatir langkah ini bukan hanya akan merendahkan maqam kiai, tetapi juga memecah pengikutnya ke dalam gerombolan kecil yang mudah dimangsa kekuatan lain yang besar dan solid.***

Oleh : KARIM SURYADI – Penulis, dosen dan analis masalah-masalah komunikasi politik, tinggal di Cimahi.

(Sumber :Pikiran Rakyat, 1 Desember 2006, http://www.pikiranrakyat.com/cetak/2006/122006/01/0902.htm)


Kategori

%d blogger menyukai ini: